Penempatan:
1. Kantor Pusat : Jl. Urip Sumoharjo 117, Bandar Lampung 35132
2. Kantor Pengebangan Bisnis : Jl. Sultan Agung No.20, Jakarta Selatan 12880
JOB SUMMARY
Memimpin pengelolaan sumber daya manusia perusahaan, mulai dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, hingga pengembangan organisasi. Memastikan perusahaan memiliki SDM yang kompeten, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis serta regulasi.
KEY RESPONSIBILITIES
Menyusun manpower planning berdasarkan strategi bisnis, kebutuhan fungsi, beban kerja, dan anggaran.
Mengembangkan kebijakan dan prosedur HR, termasuk rekrutmen, remunerasi, pengembangan karyawan, dan hubungan industrial.
Mengawasi proses rekrutmen, seleksi, pre-employment screening, dan Know Your Employee (KYE).
Memastikan proses onboarding dan administrasi kepegawaian berjalan baik.
Mengelola sistem KPI, performance appraisal, evaluasi kinerja, dan performance improvement.
Menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan masing-masing fungsi.
Mengelola struktur organisasi, job description, jenjang karier, dan evaluasi jabatan.
Mengawasi administrasi payroll, benefit, cuti, absensi, dan dokumentasi kepegawaian.
Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan.
Mengembangkan budaya kerja, employee engagement, dan produktivitas organisasi.
Menyusun laporan HR dan memberikan rekomendasi kebutuhan SDM kepada Direksi.
TEAM MANAGEMENT
Mengawasi HR & Recruitment Officer dalam rekrutmen, screening, administrasi, dan onboarding.
Mengawasi HR Development & Performance Officer dalam pelatihan, KPI, evaluasi kinerja, dan pengembangan kompetensi.
Menetapkan target kerja dan melakukan evaluasi kinerja masing-masing bawahan.
Memastikan database karyawan dan dokumentasi HR selalu akurat dan diperbarui.
Mengembangkan sistem kerja HR yang efektif dan terukur.
QUALIFICATIONS
Pendidikan minimal S1 Psikologi, Manajemen SDM, Hukum, atau bidang relevan.
Pengalaman minimal 5 tahun di bidang Human Resources, minimal 2 tahun dalam posisi leadership.
Memahami rekrutmen, HR operations, performance management, dan learning & development.
Memahami peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.
Memiliki kemampuan analisis organisasi, komunikasi, dan kepemimpinan.
Mampu mengelola HRIS dan data kepegawaian.
DIGITAL, AI & AUTOMATION REQUIREMENTS
HRIS, workflow automation, dan dashboard untuk administrasi karyawan, rekrutmen, onboarding, dan evaluasi kinerja.
AI-assisted recruitment atau CV screening hanya sebagai alat bantu; keputusan seleksi tetap melalui penilaian manusia.
People analytics untuk manpower planning, analisis turnover, pemetaan kompetensi, kebutuhan pelatihan, dan KPI.
Perlindungan data karyawan dan kandidat melalui sistem yang disetujui perusahaan serta pembatasan akses.
PREFERRED SKILLS
Pengalaman di perusahaan fintech, teknologi, atau jasa keuangan.
Memahami competency mapping, manpower planning, dan organizational development.
Memiliki pengalaman membangun sistem HR dari tahap awal menjadi nilai tambah.
Jenis Pekerjaan : Penuh Waktu
Jenis Pengalaman : Magang
Berakhir Pada : 2027-11-01 00:00:00
| 1. | Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. |
| 2. | Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. |
| 3. | Penyelenggara Pembiayaan dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud. |
| 4. | Pemberi Dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal pemberian pembiayaan atau pendanaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini. |
| 5. | Penerima Dana harus mempertimbangkan tingkat margin pendanaan dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pembiayaan. |
| 6. | Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial. |
| 7. | Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Dana atau Penerima Dana. |
| 8. | Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Dana maupun Penerima Dana (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana dan setiap kegiatan dan proses kredit yang dilakukan oleh Penyelenggara harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |
| 9. | Setiap transaksi dan kegiatan pendanaan bersama atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pendanaan bersama antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Industri dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. |